Senin, 29 Maret 2010
Jumat, 19 Maret 2010
Bupati Rusli Lakukan Pertemuan Dengan Wakil Menteri Pertanian RI
GORUT (SP) Dalam waktu dekat ini Wakil Menteri Pertanian RI bakal melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gorontalo Utara guna melakukan panen raya di daerah ini.
Kepastian kunjungan Wakil Menteri Pertanian ke daerah paling bungsu di Provinsi Gorontalo ini diperoleh setelah Bupati Rusli Habibie melakukan pertemuan dengan Wamenper Jum’at (19/3) kemarin.
Dihadapan Menteri Bupati Rusli Habibie memaparkan perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Gorut yang selama ini terus ia pacu pembangunannya.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Pertanian merespon positif berbagai kebijakan Pemerintahan Bupati Rusli Habibie dan sebagai bentuk apresiasinya tersebut Menteri Pertanian menyatakan siap berkunjung ke Gorontalo Utara untuk melakukan panen raya sekaligus melakukan silaturahim dengan para petani di daerah ini. (SP-13)
Jumat, 12 Maret 2010
Manuver Gusnar Menggelikan, Lupa Suara Golkar Suara Rakyat
Oleh : Ali Mobiliu
Performance Gusnar Ismail sebagai Gubernur apalagi terkait PAW Wagub sungguh menggelikan, disatu sisi sang Gubernur tidak membuka ke tataran publik tentang kriteria calon Wagub yang diinginkannya, tapi dipihak lain, ternyata ia diam-diam menghendaki lebih dari 2 calon melalui lobi di tingkat DPP Golkar. Yang lebih mengagetkan lagi, Gusnar malah bereaksi keras terhadap DPRD Provinsi Gorontalo yang menudingnya sengaja mengulur-ngulur waktu tentang PAW Wagub.
Tudingan tersebut akhirnya memaksa Gusnar Ismail Selasa (9/3) lalu mengumpulkan wartawan dan dengan tegas,lugas dan sedikit geram membantah tudingan tersebut.
Dihadapan wartawan, Gusnar Ismail dengan tegas mengatakan, tidak ada alasan baginya untuk mengulur-ngulur waktu soal PAW Wagub. Dijelaskannya, ia belum memasukkan 2 nama calon Wagub yang diusulkan DPD I Golkar Provinsi karena ia mengaku telah berkonsultasi dengan Theo Sambuaga Wakil Ketua DPP Golkar di sebuah hotel di Jakarta. Theo Sambuaga, ungkap Gusnar Ismail kala itu menyarankan agar ia kembali menyurati DPP Golkar yang isinya bermohon agar DPP merekomendikasikan nama Cawagub lebih dari 2 orang.. Hal inilah yang membuatnya belum memasukkan 2 nama calon Wagub ke DPRD Provinsi Gorontalo karena masih harus menunggu jawaban surat yang diajukannya ke DPP Golkar.
Jika alasan Gusnar Ismail bahwa sebagai “pemakai” Wakil Gubernur sehingga berhak mengusulkan kriteria atau nama Cawagub yang mendampinginya, maka semestinya sejak awal ia sudah harus melakukan pendekatan dengan pihak DPD I Golkar atau DPP Golkar agar sosok Cawagub yang diusulkan DPD I Golkar ke DPP lebih dari 2 orang yang sesuai atau mendekati kriteria figure yang dikehendakinya. Atau paling tidak ia mengkomunikasikan tentang kriteria cawagub yang diinginkannya tersebut kepada masyarakat sejak jauh-jauh hari agar pengambil kebijakan di Golkar memiliki acuan yang jelas tentang figure yang diiginkan oleh rakyat yang sesungguhnya, bukan malah diam-diam berjuang sendiri di DPP Golkar,
Sikap Gusnar yang terkesan diam dengan calon PAW Wagub dan enggan menjalin komunikasi politik dengan kekuatan politik yang ada di daerah ini memunculkan indikasi yang sangat kuat bahwa Gusnar Ismail dalam moment PAW Wagub mencoba memainkan manuver politik lagi yang ternyata mudah tercium oleh masyarakat awam sekalipun. Bahkan boleh dikatakan Gusnar kurang tanggap bahkan telah gagal membaca realitas politik yang ada di daerah maupun di pusat.
Ketidakpuasan Gusnar terhadap 2 nama yang ditetapkan DPD I Golkar Provinsi Gorontalo menjadi Cawagub mengindikasikan pula bahwa Gusnar lupa bahwa suara Golkar adalah suara rakyat. Hal ini harus diakui karena dalam tataran realitas politik, Golkar merupakan mayoritas di daerah ini.
Hal ini bisa juga menggambarkan bahwa Gusnar Ismail telah terobsesi oleh Pilgub 2011 sehingga enggan menjalin komunikasi politik dengan elit-elit politik yang berpeluang menjadi rivalnya pada Pilgub 2011.
Jika demikian kondisinya, maka dalam dua tahun kedepan, Gorontalo akan mengalami kesulitan atau paling tidak sulit mencapai peningkatan di berbagai sektor, karena seluruh program yang membutuhkan penanganan lintas sektoral, lintas koordinasi tehadang oleh kepentingan politik sesaat. .
Dengan pemahaman ini maka bantahan Gusnar Ismail apapun alasannya sulit diterima bahkan oleh rakyat yang awam politik sekalipun. Sebagai seorang Pemimpin, Gusnar Ismail semestinya tidak menonjolkan diri “sebagai pemakai” Wakil Gubernur” melainkan menyadari realitas politik dimana Golkar sebagai mayoritas di daerah ini.
Dengan uraian ini, maka tudingan DPRD Gorontalo terhadap Gusnar Ismail yang coba mengulur-ngulur waktu soal Cawagub ini masih tetap diakui sebagai tudingan yang mendasar karena jawaban Gusnar Ismail terhadap tudingan itu justru kian menguatkan kebenaran terhadap semua tudingan itu.
Pengurus DPD I Golkar dalam hal ini tidak bisa diam, harus segera bertindak dengan melakukan kembali lobi-lobi politik agar manuver menggagalkan PAW Wagub ini tidak terjadi demi masa depan Gorontalo.(***)
Performance Gusnar Ismail sebagai Gubernur apalagi terkait PAW Wagub sungguh menggelikan, disatu sisi sang Gubernur tidak membuka ke tataran publik tentang kriteria calon Wagub yang diinginkannya, tapi dipihak lain, ternyata ia diam-diam menghendaki lebih dari 2 calon melalui lobi di tingkat DPP Golkar. Yang lebih mengagetkan lagi, Gusnar malah bereaksi keras terhadap DPRD Provinsi Gorontalo yang menudingnya sengaja mengulur-ngulur waktu tentang PAW Wagub.
Tudingan tersebut akhirnya memaksa Gusnar Ismail Selasa (9/3) lalu mengumpulkan wartawan dan dengan tegas,lugas dan sedikit geram membantah tudingan tersebut.
Dihadapan wartawan, Gusnar Ismail dengan tegas mengatakan, tidak ada alasan baginya untuk mengulur-ngulur waktu soal PAW Wagub. Dijelaskannya, ia belum memasukkan 2 nama calon Wagub yang diusulkan DPD I Golkar Provinsi karena ia mengaku telah berkonsultasi dengan Theo Sambuaga Wakil Ketua DPP Golkar di sebuah hotel di Jakarta. Theo Sambuaga, ungkap Gusnar Ismail kala itu menyarankan agar ia kembali menyurati DPP Golkar yang isinya bermohon agar DPP merekomendikasikan nama Cawagub lebih dari 2 orang.. Hal inilah yang membuatnya belum memasukkan 2 nama calon Wagub ke DPRD Provinsi Gorontalo karena masih harus menunggu jawaban surat yang diajukannya ke DPP Golkar.
Jika alasan Gusnar Ismail bahwa sebagai “pemakai” Wakil Gubernur sehingga berhak mengusulkan kriteria atau nama Cawagub yang mendampinginya, maka semestinya sejak awal ia sudah harus melakukan pendekatan dengan pihak DPD I Golkar atau DPP Golkar agar sosok Cawagub yang diusulkan DPD I Golkar ke DPP lebih dari 2 orang yang sesuai atau mendekati kriteria figure yang dikehendakinya. Atau paling tidak ia mengkomunikasikan tentang kriteria cawagub yang diinginkannya tersebut kepada masyarakat sejak jauh-jauh hari agar pengambil kebijakan di Golkar memiliki acuan yang jelas tentang figure yang diiginkan oleh rakyat yang sesungguhnya, bukan malah diam-diam berjuang sendiri di DPP Golkar,
Sikap Gusnar yang terkesan diam dengan calon PAW Wagub dan enggan menjalin komunikasi politik dengan kekuatan politik yang ada di daerah ini memunculkan indikasi yang sangat kuat bahwa Gusnar Ismail dalam moment PAW Wagub mencoba memainkan manuver politik lagi yang ternyata mudah tercium oleh masyarakat awam sekalipun. Bahkan boleh dikatakan Gusnar kurang tanggap bahkan telah gagal membaca realitas politik yang ada di daerah maupun di pusat.
Ketidakpuasan Gusnar terhadap 2 nama yang ditetapkan DPD I Golkar Provinsi Gorontalo menjadi Cawagub mengindikasikan pula bahwa Gusnar lupa bahwa suara Golkar adalah suara rakyat. Hal ini harus diakui karena dalam tataran realitas politik, Golkar merupakan mayoritas di daerah ini.
Hal ini bisa juga menggambarkan bahwa Gusnar Ismail telah terobsesi oleh Pilgub 2011 sehingga enggan menjalin komunikasi politik dengan elit-elit politik yang berpeluang menjadi rivalnya pada Pilgub 2011.
Jika demikian kondisinya, maka dalam dua tahun kedepan, Gorontalo akan mengalami kesulitan atau paling tidak sulit mencapai peningkatan di berbagai sektor, karena seluruh program yang membutuhkan penanganan lintas sektoral, lintas koordinasi tehadang oleh kepentingan politik sesaat. .
Dengan pemahaman ini maka bantahan Gusnar Ismail apapun alasannya sulit diterima bahkan oleh rakyat yang awam politik sekalipun. Sebagai seorang Pemimpin, Gusnar Ismail semestinya tidak menonjolkan diri “sebagai pemakai” Wakil Gubernur” melainkan menyadari realitas politik dimana Golkar sebagai mayoritas di daerah ini.
Dengan uraian ini, maka tudingan DPRD Gorontalo terhadap Gusnar Ismail yang coba mengulur-ngulur waktu soal Cawagub ini masih tetap diakui sebagai tudingan yang mendasar karena jawaban Gusnar Ismail terhadap tudingan itu justru kian menguatkan kebenaran terhadap semua tudingan itu.
Pengurus DPD I Golkar dalam hal ini tidak bisa diam, harus segera bertindak dengan melakukan kembali lobi-lobi politik agar manuver menggagalkan PAW Wagub ini tidak terjadi demi masa depan Gorontalo.(***)
Gusnar Lupa Suara Golkar, Suara Rakyat
Oleh : Ali Mobiliu
Performance Gusnar Ismail sebagai Gubernur apalagi terkait PAW Wagub sungguh menggelikan, disatu sisi sang Gubernur tidak membuka ke tataran publik tentang kriteria calon Wagub yang diinginkannya, tapi dipihak lain, ternyata ia diam-diam menghendaki lebih dari 2 calon melalui lobi di tingkat DPP Golkar. Yang lebih mengagetkan lagi, Gusnar malah bereaksi keras terhadap DPRD Provinsi Gorontalo yang menudingnya sengaja mengulur-ngulur waktu tentang PAW Wagub.
Tudingan tersebut akhirnya memaksa Gusnar Ismail Selasa (9/3) lalu mengumpulkan wartawan dan dengan tegas,lugas dan sedikit geram membantah tudingan tersebut.
Dihadapan wartawan, Gusnar Ismail dengan tegas mengatakan, tidak ada alasan baginya untuk mengulur-ngulur waktu soal PAW Wagub. Dijelaskannya, ia belum memasukkan 2 nama calon Wagub yang diusulkan DPD I Golkar Provinsi karena ia mengaku telah berkonsultasi dengan Theo Sambuaga Wakil Ketua DPP Golkar di sebuah hotel di Jakarta. Theo Sambuaga, ungkap Gusnar Ismail kala itu menyarankan agar ia kembali menyurati DPP Golkar yang isinya bermohon agar DPP merekomendikasikan nama Cawagub lebih dari 2 orang.. Hal inilah yang membuatnya belum memasukkan 2 nama calon Wagub ke DPRD Provinsi Gorontalo karena masih harus menunggu jawaban surat yang diajukannya ke DPP Golkar.
Jika alasan Gusnar Ismail bahwa sebagai “pemakai” Wakil Gubernur sehingga berhak mengusulkan kriteria atau nama Cawagub yang mendampinginya, maka semestinya sejak awal ia sudah harus melakukan pendekatan dengan pihak DPD I Golkar atau DPP Golkar agar sosok Cawagub yang diusulkan DPD I Golkar ke DPP lebih dari 2 orang yang sesuai atau mendekati kriteria figure yang dikehendakinya. Atau paling tidak ia mengkomunikasikan tentang kriteria cawagub yang diinginkannya tersebut kepada masyarakat sejak jauh-jauh hari agar pengambil kebijakan di Golkar memiliki acuan yang jelas tentang figure yang diiginkan oleh rakyat yang sesungguhnya, bukan malah diam-diam berjuang sendiri di DPP Golkar,
Sikap Gusnar yang terkesan diam dengan calon PAW Wagub dan enggan menjalin komunikasi politik dengan kekuatan politik yang ada di daerah ini memunculkan indikasi yang sangat kuat bahwa Gusnar Ismail dalam moment PAW Wagub mencoba memainkan manuver politik lagi yang ternyata mudah tercium oleh masyarakat awam sekalipun. Bahkan boleh dikatakan Gusnar kurang tanggap bahkan telah gagal membaca realitas politik yang ada di daerah maupun di pusat.
Ketidakpuasan Gusnar terhadap 2 nama yang ditetapkan DPD I Golkar Provinsi Gorontalo menjadi Cawagub mengindikasikan pula bahwa Gusnar lupa bahwa suara Golkar adalah suara rakyat. Hal ini harus diakui karena dalam tataran realitas politik, Golkar merupakan mayoritas di daerah ini.
Hal ini bisa juga menggambarkan bahwa Gusnar Ismail telah terobsesi oleh Pilgub 2011 sehingga enggan menjalin komunikasi politik dengan elit-elit politik yang berpeluang menjadi rivalnya pada Pilgub 2011.
Jika demikian kondisinya, maka dalam dua tahun kedepan, Gorontalo akan mengalami kesulitan atau paling tidak sulit mencapai peningkatan di berbagai sektor, karena seluruh program yang membutuhkan penanganan lintas sektoral, lintas koordinasi tehadang oleh kepentingan politik sesaat. .
Dengan pemahaman ini maka bantahan Gusnar Ismail apapun alasannya sulit diterima bahkan oleh rakyat yang awam politik sekalipun. Sebagai seorang Pemimpin, Gusnar Ismail semestinya tidak menonjolkan diri “sebagai pemakai” Wakil Gubernur” melainkan menyadari realitas politik dimana Golkar sebagai mayoritas di daerah ini.
Dengan uraian ini, maka tudingan DPRD Gorontalo terhadap Gusnar Ismail yang coba mengulur-ngulur waktu soal Cawagub ini masih tetap diakui sebagai tudingan yang mendasar karena jawaban Gusnar Ismail terhadap tudingan itu justru kian menguatkan kebenaran terhadap semua tudingan itu.
Pengurus DPD I Golkar dalam hal ini tidak bisa diam, harus segera bertindak dengan melakukan kembali lobi-lobi politik agar manuver menggagalkan PAW Wagub ini tidak terjadi demi masa depan Gorontalo.(***)
Performance Gusnar Ismail sebagai Gubernur apalagi terkait PAW Wagub sungguh menggelikan, disatu sisi sang Gubernur tidak membuka ke tataran publik tentang kriteria calon Wagub yang diinginkannya, tapi dipihak lain, ternyata ia diam-diam menghendaki lebih dari 2 calon melalui lobi di tingkat DPP Golkar. Yang lebih mengagetkan lagi, Gusnar malah bereaksi keras terhadap DPRD Provinsi Gorontalo yang menudingnya sengaja mengulur-ngulur waktu tentang PAW Wagub.
Tudingan tersebut akhirnya memaksa Gusnar Ismail Selasa (9/3) lalu mengumpulkan wartawan dan dengan tegas,lugas dan sedikit geram membantah tudingan tersebut.
Dihadapan wartawan, Gusnar Ismail dengan tegas mengatakan, tidak ada alasan baginya untuk mengulur-ngulur waktu soal PAW Wagub. Dijelaskannya, ia belum memasukkan 2 nama calon Wagub yang diusulkan DPD I Golkar Provinsi karena ia mengaku telah berkonsultasi dengan Theo Sambuaga Wakil Ketua DPP Golkar di sebuah hotel di Jakarta. Theo Sambuaga, ungkap Gusnar Ismail kala itu menyarankan agar ia kembali menyurati DPP Golkar yang isinya bermohon agar DPP merekomendikasikan nama Cawagub lebih dari 2 orang.. Hal inilah yang membuatnya belum memasukkan 2 nama calon Wagub ke DPRD Provinsi Gorontalo karena masih harus menunggu jawaban surat yang diajukannya ke DPP Golkar.
Jika alasan Gusnar Ismail bahwa sebagai “pemakai” Wakil Gubernur sehingga berhak mengusulkan kriteria atau nama Cawagub yang mendampinginya, maka semestinya sejak awal ia sudah harus melakukan pendekatan dengan pihak DPD I Golkar atau DPP Golkar agar sosok Cawagub yang diusulkan DPD I Golkar ke DPP lebih dari 2 orang yang sesuai atau mendekati kriteria figure yang dikehendakinya. Atau paling tidak ia mengkomunikasikan tentang kriteria cawagub yang diinginkannya tersebut kepada masyarakat sejak jauh-jauh hari agar pengambil kebijakan di Golkar memiliki acuan yang jelas tentang figure yang diiginkan oleh rakyat yang sesungguhnya, bukan malah diam-diam berjuang sendiri di DPP Golkar,
Sikap Gusnar yang terkesan diam dengan calon PAW Wagub dan enggan menjalin komunikasi politik dengan kekuatan politik yang ada di daerah ini memunculkan indikasi yang sangat kuat bahwa Gusnar Ismail dalam moment PAW Wagub mencoba memainkan manuver politik lagi yang ternyata mudah tercium oleh masyarakat awam sekalipun. Bahkan boleh dikatakan Gusnar kurang tanggap bahkan telah gagal membaca realitas politik yang ada di daerah maupun di pusat.
Ketidakpuasan Gusnar terhadap 2 nama yang ditetapkan DPD I Golkar Provinsi Gorontalo menjadi Cawagub mengindikasikan pula bahwa Gusnar lupa bahwa suara Golkar adalah suara rakyat. Hal ini harus diakui karena dalam tataran realitas politik, Golkar merupakan mayoritas di daerah ini.
Hal ini bisa juga menggambarkan bahwa Gusnar Ismail telah terobsesi oleh Pilgub 2011 sehingga enggan menjalin komunikasi politik dengan elit-elit politik yang berpeluang menjadi rivalnya pada Pilgub 2011.
Jika demikian kondisinya, maka dalam dua tahun kedepan, Gorontalo akan mengalami kesulitan atau paling tidak sulit mencapai peningkatan di berbagai sektor, karena seluruh program yang membutuhkan penanganan lintas sektoral, lintas koordinasi tehadang oleh kepentingan politik sesaat. .
Dengan pemahaman ini maka bantahan Gusnar Ismail apapun alasannya sulit diterima bahkan oleh rakyat yang awam politik sekalipun. Sebagai seorang Pemimpin, Gusnar Ismail semestinya tidak menonjolkan diri “sebagai pemakai” Wakil Gubernur” melainkan menyadari realitas politik dimana Golkar sebagai mayoritas di daerah ini.
Dengan uraian ini, maka tudingan DPRD Gorontalo terhadap Gusnar Ismail yang coba mengulur-ngulur waktu soal Cawagub ini masih tetap diakui sebagai tudingan yang mendasar karena jawaban Gusnar Ismail terhadap tudingan itu justru kian menguatkan kebenaran terhadap semua tudingan itu.
Pengurus DPD I Golkar dalam hal ini tidak bisa diam, harus segera bertindak dengan melakukan kembali lobi-lobi politik agar manuver menggagalkan PAW Wagub ini tidak terjadi demi masa depan Gorontalo.(***)
Golkar Tarik Dukungannya Ke Gusnar Ismail
GORUT - DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo akhirnya menarik dukungannya terhadap Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Dengan penarikan dukungan tersebut, maka Partai Golkar akan mengkritisi setiap kebijakan yang diambil pemerintahan Gusnar sekaligus akan bersikap tegas terhadap setiap kesalahan yang dilakukan pemerintah.
Hal ini dikemukakan Ketua DPD I Golkar Rusli Habibie dalam konferensi Pers usai Sidang Pleno DPD I membahas persoalan PAW Wagub di Gedung DPD I Golkar.
Menurut Rusli Habibie, upaya ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan Gusnar Ismail yang tidak mampu meningkatkan perekonomian Gorontalo yang akhir-akhir ini mengalami kelesuan.
Selain itu, sikap ini juga dilatarbelakangi oleh sikap Gusnar Ismail yang menolak 2 nama yang diusulkan DPD I dan DPP Golkar yakni Rustam Akili dan Toni Uloli sebagai PAW Wagub.
Dihadapan wartawan, Rusli Habibie mengaku merasa prihatin dengan sikap Gusnar Ismail yang lupa diri terhadap jasa Golkar yang telah membesarkannya. Dijelaskannya, Gusnar Ismail menjadi Wakil Gubernur hingga menjadi Gubernur saat ini berkat jasa Golkar. Namun sayangnya saat ini Gusnar Ismail malah mengkhianati Golkar dengan menolak kader Golkar sebagai Wakil Gubernur. (AM)
Hal ini dikemukakan Ketua DPD I Golkar Rusli Habibie dalam konferensi Pers usai Sidang Pleno DPD I membahas persoalan PAW Wagub di Gedung DPD I Golkar.
Menurut Rusli Habibie, upaya ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan Gusnar Ismail yang tidak mampu meningkatkan perekonomian Gorontalo yang akhir-akhir ini mengalami kelesuan.
Selain itu, sikap ini juga dilatarbelakangi oleh sikap Gusnar Ismail yang menolak 2 nama yang diusulkan DPD I dan DPP Golkar yakni Rustam Akili dan Toni Uloli sebagai PAW Wagub.
Dihadapan wartawan, Rusli Habibie mengaku merasa prihatin dengan sikap Gusnar Ismail yang lupa diri terhadap jasa Golkar yang telah membesarkannya. Dijelaskannya, Gusnar Ismail menjadi Wakil Gubernur hingga menjadi Gubernur saat ini berkat jasa Golkar. Namun sayangnya saat ini Gusnar Ismail malah mengkhianati Golkar dengan menolak kader Golkar sebagai Wakil Gubernur. (AM)
Bupati RH Panen Raya Udang di Gentuma Raya
GORUT – Kabupaten Gorontalo Utara mulai tahun ini berhasil melakukan ekspor udang lobster ke beberapa Negara diantaranya ke Taiwan, Jepang dan Korea.
Lokasi pembudidayaan udang lobster tersebut berlokasi di Kecamatan Gentuma Raya yang diharapkan kedepan akan terus berproduksi untuk di ekspor ke Negara-negara yang membutuhkan pasokan udang lobster.
Dalam kunjungannya ke Gentuma Raya, Bupati Rusli melakukan panen raya udang lobster yang akan diekspor ke Jepang, Yaiwan dan Korea.
Diharapkannya, Gentuma Raya akan menjadi salah satu penghasil udang lobster dengan kualitas ekspor di Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk itu Pemerintah Daerah ungkap Bupai Rusli akan terus mendorong pengembangan budidaya udang di wilayah ini. (AM)
Lokasi pembudidayaan udang lobster tersebut berlokasi di Kecamatan Gentuma Raya yang diharapkan kedepan akan terus berproduksi untuk di ekspor ke Negara-negara yang membutuhkan pasokan udang lobster.
Dalam kunjungannya ke Gentuma Raya, Bupati Rusli melakukan panen raya udang lobster yang akan diekspor ke Jepang, Yaiwan dan Korea.
Diharapkannya, Gentuma Raya akan menjadi salah satu penghasil udang lobster dengan kualitas ekspor di Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk itu Pemerintah Daerah ungkap Bupai Rusli akan terus mendorong pengembangan budidaya udang di wilayah ini. (AM)
Bupati Dorong Partisipasi Pengusaha Bangun Mahyani
GORUT – Dalam rangka mendorong partisipasi pengusaha untuk pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara, Bupati Rusli Habibie mewajibkan setiap pengusaha kontraktor yang mendapatkan proyek pemerintah menyisihkan sebagian kecil keuntungannya untuk menyumbangkan 1 unit rumah layak Huni (Mahyani) bagi warga miskin yang ada di daerah ini.
Hal ini terungkap dari pernyataan Bupati Rusli Habibie saat meletakkan batu pertama pembangunan Mahyani di Gentuma Raya.
Dalam pengarahannya, Ketua DPD I Golkar Provinsi Gorontalo ini mengatakan bahwa mulai tahun 2010 ini pihaknya mewajibkan setiap perusahaan kontraktor yang mendapatkan proyek untuk menyumbangkan atau membangun Mahyani dengan kelipatan Rp. 200 juta.
Bagi perusahaan yang mendapatkan proyek senilai Rp. 200 juta dapat membantu pembangunan 1 unit Mahyani, dan 2 unit mahyani untuk perusahaan yang memperoleh proyek senilai Rp. 400 juta dan 3 unit mahyani untuk perusahaan yang memperoleh proyek senilai Rp. 600 juta.
Upaya ini ungkap Rusli Habibie merupakan gagasan untuk mendorong partisipasi pengusaha agar perduli terhadap nasib rakyat miskin sekaligus sebagai terobosan mengurangi angka kemiskinan di daerah ini.
Dalam kunjungannya ke Gentuma Raya, Rusli Habibie juga menyerahkan honor bagi GTT di daerah ini sebagai bukti kepedulian dan komitmen daerah meningkatkan kesejahteraan guru abdi yang selama ini telah mengabdi bagi pendidikan. (AM)
Hal ini terungkap dari pernyataan Bupati Rusli Habibie saat meletakkan batu pertama pembangunan Mahyani di Gentuma Raya.
Dalam pengarahannya, Ketua DPD I Golkar Provinsi Gorontalo ini mengatakan bahwa mulai tahun 2010 ini pihaknya mewajibkan setiap perusahaan kontraktor yang mendapatkan proyek untuk menyumbangkan atau membangun Mahyani dengan kelipatan Rp. 200 juta.
Bagi perusahaan yang mendapatkan proyek senilai Rp. 200 juta dapat membantu pembangunan 1 unit Mahyani, dan 2 unit mahyani untuk perusahaan yang memperoleh proyek senilai Rp. 400 juta dan 3 unit mahyani untuk perusahaan yang memperoleh proyek senilai Rp. 600 juta.
Upaya ini ungkap Rusli Habibie merupakan gagasan untuk mendorong partisipasi pengusaha agar perduli terhadap nasib rakyat miskin sekaligus sebagai terobosan mengurangi angka kemiskinan di daerah ini.
Dalam kunjungannya ke Gentuma Raya, Rusli Habibie juga menyerahkan honor bagi GTT di daerah ini sebagai bukti kepedulian dan komitmen daerah meningkatkan kesejahteraan guru abdi yang selama ini telah mengabdi bagi pendidikan. (AM)
Langganan:
Postingan (Atom)
