Oleh : Ali Mobiliu,
Sejauh ini baru terdapat empat nama yang secara vulgar menyatakan maju pada Pilgub akhir tahun 2011 mendatang, yakni Rusli Habibie, Gusnar Ismail, Adhan Dambea dan Dani Pomanto. Sementara, Nelson Pomalingo, Idris Rahim, AW Thalib, Toni Uloli, Thoriq Modanggu, Iwan Bokings, Marten Taha, Hamid Kuna Elnino dan beberapa pimpinan Partai Politik lainnya meski berbagai dukungan yang juga terus mengalir namun para tokoh ini masih mampu menahan gejolak “syahwat politik” sehingga belum menentukan sikap politiknya.
Namun jika mengamati, menelaah dan mencermati secara seksama berbagai deretan nama-nama tersebut diatas, ternyata Rusli Habibie lebih menonjol dan kiprahnya kian mendapat apresiasi dari masyarakat, disusul kemudian Idris Rahim, Nelson Pomalingo, Gusnar Ismail, Dani Pomanto, AW Thalib, Adhan Dambea, Toni Uloli serta tokoh-tokoh lainnya yang masuk nominasi. Posisi ini tentu akan terus mengalami pergeseran mengikuti dinamika politik melalui performance yang ditunjukkan oleh masih-masing tokoh.
Yang jelas, sejauh ini harus jujur diakui bahwa apresiasi masyarakat terhadap Rusli Habibie dari waktu ke waktu terus mengalami lonjakan yang signifikan, arus dukungan yang seakan tak terbendung, bahkan boleh disebut RH demikian ia biasa disapa, dalam beberapa bulan terakhir ini menjadi sosok fenomenal karena kiprah, ide, pemikiran dan gagasan segar tentang kemajuan yang optimistis terus mengalir dan dimanifestasikan melalui karya nyata.
Tulisan ini memang hanya memfokuskan pada dua figur, yakni Rusli Habibie (RH) dan Gusnar Ismail (GI) yang konon diprediksi bakal bersaing ketat pada proses Pilgub mendatang. Jika mengacu pada peta kekuatan yang dimiliki oleh keduanya, sebenarnya, RH dan GI tidak akan bersaing ketat. Artinya, kekuatan RH jauh lebih ampuh, lebih solid dan lebih dominan ditinjau dari berbagai sudut pandang politik birokrasi dan performance kepemimpinan yang ditunjukkan selama ini.
GI hanya unggul sebagai Incumbent yang basis pendukungnya adalah birokrasi dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program Pemerintah Provinsi dalam satu tahun kedepan. Namun jangan lupa, kekuatan GI ini bakal terancam, jika Idris Rahim yang nota bene saat ini sebagai panglima PNS dan birokrat senior maju sebagai calon papan satu maupun mencalonkan sebagai papan dua.
Idris Rahim selama ini memiliki kharisma yang lebih memukau dan simpatik jika dibandingkan dengan GI. Bahkan pada Pilgub 2006 lalu dan masyarakat sudah mengetahui hal ini, bahwa Fadel Muhammad ketika itu lebih suka jika didampingi oleh Idris Rahim sebagai Wakil Gubernur. Sehingga kesan yang muncul saat itu bahwa Fadel “terpaksa” memilih kembali Gusnar sebagai wakilnya karena menghargai desakan dan “rayuan” elit Golkar. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa Fadel sebenarnya tidak mempersiapkan GI sebagai penerusnya, mengapa?, Fadel tentu mengetahui jelas siapa sosok yang benar-benar dibutuhkan oleh Gorontalo kedepan. Lagi pula, di kalangan masyarakat sudah tersebar opini bahwa GI termasuk sosok yang “tidak tahu balas jasa” terhadap Golkar yang tanpa alasan jelas menolak usulan Wakil Gubernur yang dijagokan DPD I Golkar Rustam Akili pada moment pemilihan Wakil Gubernur yang baru lalu.
Kelemahan yang paling signifikan dimiliki GI adalah Dalam percaturan politik di Gorontalo, ia tidak memiliki ikatan institusional dan emosional yang melekat dengan partai politik manapun. Dengan demikian Gusnar tidak memiliki basis massa yang jelas. Nasib politisi seperti ini mudah terombang-ambing, mudah dirangkul tapi sangat mudah pula untuk terhempas, pemerintahan model seperti ini adalah pemerintahan yang tidak memiliki kepastian, Padahal, di suatu negara dan daerah manapun soal kepastian pemerintahan ini sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan solid yakni kekuasaaan yang tidak hanya ditunjang oleh konstitusi tapi juga harus ditopang oleh basis masa yang jelas. Suara rakyat adalah suara Tuhan, jika rakyat bersuara, konstitusi sebagai perisai penguasa bisa saja diamandemen. Dari uraian singkat ini saja, Gusnar bukanlah sosok pemimpin ideal bagi Gorontalo kedepan.
Resistensi lainnya yang dimiliki oleh seorang GI adalah performance pemerintahannya yang hingga kini tidak memiliki “greget” sebagai pemerintahan Inovatif. Tidak ada hal baru, terobosan baru, ide baru untuk menggerakkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi lokal bagi masa depan masyarakat. Dalam lima hingga dua puluh tahun kedepan Gorontalo harus diakui masih membutuhkan kucuran dana segar dari luar untuk mengembangkan potensi daerah. Kucuran dana segar tersebut berupa dana dari APBN, dana hibah, atau dana hasil kerja sama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional guna memberi penguatan terhadap proses pembangunan dan pemberdayaan potensi lokal menuju pada proses kemandirian. Sayangnya hal itu tidak tercermin dari pemerintahan GI.
Dalam hampir setahun pemerintahannya, GI sebenarnya sudah bisa berbuat sesuatu untuk mendongkrak popularitasnya, minimal mampu menjelaskan ke publik capaian-capaian pemerintahannya terutama dibidang ekonomi termasuk didalamnya berapa persen penurunan angka kemiskinan, berapa persen penurunan angka pengangguran dan masih banyak lagi indikator-indikator yang bisa dijadikan acuan untuk mengatakan bahwa GI memang layak memimpin Gorontalo.
Tulisan ini sebenarnya ingin menguraikan kelebihan dan potensi yang dimiliki GI, sayangnya tidak ada catatan penting yang bisa dijadikan acuan untuk mendeskripsikan GI sebagai orang yang “hebat” dan dapat diandalkan. Seorang pemimpin dimanapun dalam sejarahnya, meski memiliki kelemahan dan meski kurang berhasil dalam mewujudkan pemerintahan yang “capable” namun hal itu dapat diimbangi atau dikompensasikan oleh berbagai variabel yang bisa diambil dari “perspektif lain” yang selama ini belum terungkap ke publik. Mendiang Presiden Soeharto sebagai contoh, meski memiliki kelemahan sebagai pemimpin otoriter yang ditengarai sarat dengan praktek KKN, namun dalam beberapa puluh tahun ia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga mampu mensejajarkan Indonesia sebagai Negara berpengaruh di Asia, kendati hal itu kandas akibat krisis politik dan moneter yang menjadi cikal bakal lahirnya era reformasi. GI nampaknya tidak memiliki “kisah” yang mampu mengimbangi kelemahannya selama ini.
Yang paling menggelikan lagi, sejak kemunculan Toni Uloli sebagai Wakil Gubernur, seakan-akan telah ikut menenggelamkan nama GI di tataran publik. Hal ini dapat dicermati dari berbagai pemberitaan di media massa lokal dan nasional ternyata Toni Uloli lebih dominan memainkan perannya di masyarakat. Toni Uloli memperlihatkan performance yang sangat bagus minimal ia telah menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang kreatif. Salah satu indikatornya adalah upaya Toni Uloli yang secara konsisten mendorong pemuda Gorontalo untuk menjadi wirausahawan, sebuah paradigma baru pemerintahan yang patut didukung dan penting untuk terus digalakkan.
Mengacu pada asumsi – asmumsi yang sangat singkat ini saja, maka duel antara Gusnar dan Rusli Habibie pada Pilgub akhir tahun 2011 mendatang, ibarat duel tinju antara kelas berat (RH) dan kelas bantam Yunior (GI). Meski RH belum lama duduk di pemerintahan sebagai Bupati, namun performancenya sangat memuaskan tidak hanya di tataran masyarakat Gorut tapi masyarakat Gorontalo pada umumnya. RH termasuk type pemimpin energik, memiliki jaringan ke pusat pengambil kebijakan, memiliki wawasan ke-gorontalo-an yang sangat kental dan paham betul apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Yang patut dicatat bahwa prestasi RH selama menjadi Bupati yakni kinerja pemerintahannya yang memiliki indikator keberhasilan jelas dan terukur. Semua upaya pemerintahannya dapat dilihat dan dirasakan secara konkrit oleh masyarakat.
RH dengan demikian merupakan sosok pemimpin yang mampu melihat, mencermati dan mengetahui jelas kepentingan masyarakatnya secara konkrit melalui ikon berkarya nyata dan bukan berkarya kata. Buktinya, sepeninggal Fadel Muhammad, Gorontalo sepi “mega proyek” justru Gorontalo Utara kebanjiran mega proyek semisal pembangunan pelabuhan perikanan nusantara atau program minapolitan, realisasi pembangunan jalan By Pass, program bedah desa, dan masih banyak lagi terobosan-terobosan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pendidikan dan kesehatan yang mengindikasikan bahwa RH merupakan sosok pemimpin baru yang keberadaannya sungguh sangat fenomenal karena kiprah pemerintahannya yang demikian konkrit sehingg menjadi bahan pembicaraan di masyarakat.
Kekuatan RH akan kian kental dan tak tergoyahkan apabila ia merangkul Idris Rahim, Nelson Pomalingo, AW Thalib dan bahkan Toni Uloli. Keempat sosok ini sebenarnya layak menempati papan satu, namun demi kepentingan Gorontalo kedepan, maka dibutuhkan sikap legowo keempat sosok ini untuk bersedia menerima posisi itu. . Performance RH yang sangat dinamis, energik, dan memiliki visi yang jelas tentang Gorontalo membutuhkan sosok seperti Idris Rahim, Nelson, AW Thalib dan Toni Uloli.
Salah satu aspek penting yang juga menjadi pertimbangan adalah pada proses Pilkada di Kabupaten Pohuwato yang dimenangi oleh pasangan Syarif Mbuinga dan Amin Haras, di Kab. Gorontalo David-Toni dan di Kab. Bone Bolango dimenangi oleh Haris Nadjamuddin dan Hamim Pou merupakan kemenangan RH sebagai Ketua DPD I Golkar Provinsi Gorontalo. Khusus di Kab. Bone Bolango meski Golkar secara institusi politik mendukng pasangan Ismet Mile dan Ibrahim Ntau (ISRA) namun secara pribadi RH sebenarnya mendukung H2O, hal ini dapat dilihat dari sikap politik RH yang sangat elegan membela pasangan H2O dari pihak-pihak tertentu yang mencoba menghalangi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Hal ini dapat dilihat pula dari hubungan harmonis yang selama ini terjalin.
Realitas politik ini harus diterima secara realistis pula oleh segelintir pendukung GI, alangkah baiknya jika kita berpikiran positif saja bahwa Gorontalo tidak membutuhkan sosok pemimpin yang kaku dan ribet untuk membawa Gorontalo yang lebih maju. Kita membutuhkan pemimpin yang mampu melakukan lompatan-lompatan jauh kedepan. Cukup satu tahun terakhir ini dan satu tahun kedepan saja, sejarah telah mencatat bahwa GI telah menjadi Gubernur yang selanjutnya sangat realistis jika kita mendengar bahwa GI menjadi pejabat di pemerintahan pusat. Posisi GI di Jakarta minimal lebih “bermanfaat” bagi Gorontalo kedepan, yakni Gorontalo memiliki koneksi yang semoga saja dapat memperjuangkan kepentingan Gorontalo disana. (AM)
